Pojok BPJS

Perpres 64 Terbit BPJS Kesehatan Lakukan Penguatan Fungsi Fasilitas Kesehatan

redaksi
Ist
Xnewss.com, Dumai - Saat ini sering terjadi dinamika kebijakan dan ketentuan JKN, hal itu menjadi catatan penting terhadap meratanya pengetahuan dan pemahaman bagi para pemangku kepentingan dan pada tahun ini telah terbit Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden no 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Hal ini memicu serangkaian respon di kalangan masyarakat maupun pemangku kepentingan.


BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang merupakan pelaksana langsung dari Peraturan Presiden No. 64 tersebut harus melakukan upaya melakukan sosialisasi guna menyamakan persepsi dengan para pemangku kepentingan. Latar belakang tersebut membuat BPJS Kesehatan mengadakan sosialisasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, dan Asosiasi Fasilitas Kesehata (Faskes) mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden No. 64 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden no 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.


"Tujuan sosialisasi ini dilaksanakan, yaitu agar tercapainya pengetahuan dan pemahaman yang optimal serta komitmen dari FKTP, Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi dan Asosiasi Faskes dalam perannya untuk meningkatkan fungsi FKTP sebagai gate keeper dan meningkatkan pelayanan terhadap peserta JKN-KIS,"  jelas Harie Wibhawa selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai. (28/07/2020)


Ia menambahkan, hal yang sangat penting pada saat sekarang ini adalah penguatan pelayanan primer sebagai bentuk optimalisasi Perpres 64 Tahun 2020 untuk memperkuat ekosistem JKN demi kesinambungan JKN. Pertambahan peserta yang terus terjadi juga harus didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan.


"Tercatat per-tahun 2019 rata-rata pemanfaatan pelayanan kesehatan di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Dumai per-hari kalender itu mencapai sebanyak 4.954 pelayanan dan selama 4 tahun berjalan terhitung sejak 2016 total sudah terjadi sebanyak 6,2 juta pemanfaatan pelayanan kesehatan. Hal ini tentunya perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas Faskes khususnya FKTP guna menjaga kualitas pelayanan kepada peserta JKN-KIS," ucap Hari.


Penguatan FTKP dapat dilakukan melalui, optimalisasi upaya promotif preventif, pemenuhan kompetensi dan sarana prasarana, dan pengendalian rujukan. Hal tersebut dapat memicu peningkatan layanan peserta sesuai standard dan kapasitas dalam pelayanan sehingga pemberian manfaat dapat diberikan sesuai kebutuhan medis.


Satu hal yang ditandai dari terbitnya Peraturan Presiden No. 64 ini yaitu, terdapatnya penyesuaian iuran peserta JKN-KIS terkhusus untuk peserta bukan penerima upah. Selain itu juga terdapat dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi khusus bagi Peserta Bukan Penerima Upah yang berada di Kelas III serta sinergi dari setiap pemangku kepentingan terkait merupakan suatu wujud hadirnya negara untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia.


"Kita berharap dampak dari keluarnya aturan ini bagi FKTP adalah pembayaran klaim lebih mudah dan lebih cepat. Bagi masyarakat semoga tidak menunggak lagi karena saat ini ada beberapa opsi yang ditawarkan kepada peserta JKN-KIS yakni penurunan kelas atau program relaksasi dimana peserta dapat membayarkan tunggakan selama 6 bulan ditambah dengan iuran bulan berjalan agar menjadi aktif kembali dan sisa tunggakan dapat dilunasi sebelum Desember 2021," ucap Afrizal Tanjung perwakilan dari Klinik Berkah. (Red)

Penulis: redaksi