BPJS Kesehatan Surati Puluhan Badan Usaha Tidak Patuh

redaksi
Jumat, 13 Sep 2019 16:20
Ist
Xnewss.com, Dumai - Sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional, mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya, melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

"Kali ini untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan tersebut BPJS Kesehatan Cabang Dumai telah mengajukan SKK kepada Kejaksaan Negeri Siak terkait ketidakpatuhan pendaftaran dan ketidakpatuhan pembayaran iuran yang dilakukan oleh badan usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Siak, total sebanyak 30 badan usaha dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan bersama dengan Kejaksaan Negeri Siak," terang Rina Elfita Purba Kepala Kabupaten Siak BPJS Kesehatan Cabang Dumai, Jumat (13/09/2019).

Ia menambahkan, sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan semua badan usaha yang tidak patuh tersebut telah dikunjungi oleh petugas BPJS Kesehatan. Namun, telah berselang beberapa kali kunjungan badan usaha tetap tidak tertib untuk mendaftar dan juga membayar iuran sehingga kasus tersebut harus dilimpahkan ke Kejaksaan yang bertindak sebagai Pengacara Negara.

"Ketika pemanggilan kami menegaskan kepada seluruh jajaran badan usaha yang tidak patuh, bahwa kewajiban untuk menjadi peserta JKN-KIS dan kepatuhan dalam membayar iuran telah diatur dengan seksama melalui undang-undang. Jika badan usaha tetap tidak patuh maka akan berimplikasi pada pelanggaran undang-undang dan tentunya akan dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terang Herlina Samosir selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Siak.

Dalam hal ini, Herlina mencoba dengan cara yang persuasif kepada para pelaku badan usaha yang tidak patuh agar segera memenuhi kewajibannya. Alhasil dari pemeriksaan pemanggilan tersebut terdapat beberapa badan usaha yang telah dan bersedia memenuhi kewajibannya.

“Kami menghimbau kepada seluruh badan usaha agar mendaftarkan seluruh pekerja dalam Program JKN-KIS dan jika telah mendaftar rutinlah membayar. Jika tidak patuh maka bersiap-siaplah akan kami panggil dan akan kami patuhkan," tutup Herlina. (Red)
T#g:
komentar Pembaca

Copyright © 2012 - 2019 xnewss.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

Karir

RSS

Kontak