• Home
  • Pojok BPJS
  • BPJS Kesehatan Dumai Sosialisasikan Perpres No 82 Tahun 2018

BPJS Kesehatan Dumai Sosialisasikan Perpres No 82 Tahun 2018

redaksi
Selasa, 18 Des 2018 17:50
Sar
Kepala BPJS Kesehatan Kota Dumai, Nora Duita Manurunng Sosialisasikan Perpres No 82 Tahun 2018.
Xnewss.com, Dumai - Memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Dumai mulai mensosialisasikan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang jaminan sosial, Senin(17/12/2018).

Adapun Perpres no 82 tahun 2018 ini terdapat beberapa point penting dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

"Untuk bayi baru lahir dari peserta JKN. Bayi baru lahir dari peserta JKN wajib untuk didaftarkan paling lambat 28 hari sejak dilahirkan. Ketentuan ini mulai berlaku 3 bulan sejak diundangkan yaitu pada 18 Desember 2018," ujar Kepala BPJS Kesehatan Nora Duita Manurung.

Hal itu guna memberikan kemudahan kepada orangtua, jika sebelumnya orang tua bayi wajib mendaftarkan calon bayi jadi peserta BPJS sebelum lahir, sekarang bisa dilakukan setelah lahir. Namun, paling lambat 28 hari setelah kelahiran wajib sudah terdaftar.

Selain itu lanjut Nora menjelaskan, iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 hari sejak dilahirkan.

"Agar kartu BPJS si bayi langsung bisa digunakan, sebaiknya iuran jangan nunggak, harus lunas. Jadi setelah 28 hari kelahiran bayi kita harus sudah terdaftar BPJS Kesehatan dan sudah bayar iuran," katanya.

Dalam peraturan ini, terdapat perubahan ketentuan mengenai status aktif peserta berdasarkan pembayaran iuran. Sebelumnya peserta dinyatakan tidak aktif apabila terdapat keterlambatan pembayaran Iuran lebih dari 1 bulan sejak tanggal 10. Saat ini penjaminan peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya jika peserta atau pemberi kerja tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan.

"Kalau sebelumnya peserta nunggak 2 bulan baru kartunya di berhentikan sementara. Sekarang diperpendek, agar budaya bayar peserta tingkatkan lagi. Karena iuran berdampak pada pelayanan juga," jelasnya.

Bahkan, dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, jumlah tunggakan yang dihitung maksimal 24 bulan. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yaitu tunggakan yang dihitung maksimal 12 bulan. "Ini tidak berlaku mundur. Artinya yang dihitung tunggakan maksimal 24 bulan setelah ketentuan ini mulai berlaku pada 18 Desember 2018," paparnya.

Termasuk, pajak rokok menjadi salah satu pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat, program jaminan kesehatan nasional. Sebab, rokok menjadi salah satu indikator munculnya penyakit.(Sa)
T#g:BPJS KesehatanDumai RiauKota DumaiMasyarakat Kota Dumai
Berita Terkait
  • Selasa, 26 Mar 2019 16:22

    Seribuan Massa Padati Kampanye Terbuka Jokowi - Amin

    Xnewss.com, Dumai - Seribuan massa pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowidodo -Makruf Amin, memenuhi taman Taman Bukit Gelanggang Kota Dumai.Kehadiran ribuan massa dari berba

  • Jumat, 22 Mar 2019 19:20

    Total Luas Karhula di Dumai Mencapai 180,75 Hektar Yang Tersebar di 6 Kecamatan

    Xnewss.com, Dumai - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kota Dumai terus meluas. Hingga Kamis (21/03/2019) total sudah 180,75 hektar lahan di Kota Dumai yang tersebar di 6 dari 7 Kecamatan ya

  • Jumat, 22 Mar 2019 18:59

    Intip Pelayanan Prima, BPJS Kesehatan Cabang Dumai Lakukan Gemba Kaizen

    Xnewss.com, Dumai - Bulan Maret merupakan bulan Pelayanan Prima bagi BPJS Kesehatan, Pelayanan Prima tentunya tidak hanya dipersyaratkan untuk dilakukan oleh Frontliner dalam konteks pelayan

  • Rabu, 20 Mar 2019 20:00

    Lahan Yang Terbakar di Dumai Mencapai 168,75 Hektar

    Xnewss.com, Dumai - Luas kerusakan hutan dan lahan akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Kota Dumai mencapai 168,75 hektar terhitung sejak Januari hingga saat ini.Hal itu be

  • Kamis, 14 Mar 2019 19:15

    Formulir Pemilu 2019 Belum Diterima KPU Dumai

    Xnewss.com, Dumai - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dumai masih menunggu sejumlah logistik Pemilu 2019 yakni formulir dan amplop yang belum diterima."Dari semua jenis logistik Pemilu 2019 yang belum sampa

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 xnewss.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak