Peristiwa

Ada Aktivitas Galian C, IPS Bukit Abas Menduga Perusahaan Tak Kantongi Izin

redaksi
Sar
Xnewss.com, Dumai - Ketua Ikatan Pemuda Setempat (IPS) Bukit Abas, Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur, Rollis Anwar mengungkapkan bahwa ada beberapa titik aktivitas penambangan galian C di wilayah lingkungan RT 18 dan RT21 Kelurahan Bukit Kayu Kapur diduga tidak mengantongi izin (ilegal) dan perusahaan konstruksi yang dalam pengerjaan proyek menggunakan material dari usaha galian C illegal tersebut untuk penimbunan res area Jalan Tol Permai.


"Informasi tersebut,  menurutnya sedang kami investigasi dan inventarisir, pihak-pihak tersebut yang diduga kuat melakukan kegiatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," ujar Rollis kepada Xnewss.com, Jumat (03/07/2020).


Walaupun usaha galian C yang mensuplai material tanah utrun kepada pihak kontraktor pelaksana proyek res area Tol itu merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).


Pihaknya juga akan mendalami apakah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dimilikinya itu benar-benar bersesuaian dengan titik kordinat wilayah pertambangan material sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah sehingga aktivitasnya tidak justru merusak kaidah konservasi dan daya dukung lingkungan.


"Pertambangan material Galian C itu wajib dikelola dengan berazaskan pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, karenanya IPS Bukit Abas dan seluruh masyarakat RT 18 dan RT12, patut meminta agar Pihak Perusahaan Pelaksana Proyek yang menggunakan Material Galian C dalam wilayah kelurahan Bukit Kayu Kapur dan Kecamatan Kota Dumai  bisa membuktikan bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan yang sedang dikerjakan tidak terdiri dari konstruksi bangunan yang merupakan hasil pertambangan material Galian C yang ilegal," paparnya.


Sebab, tambahnya,  apabila demi pengerjaan proyek Pembangunan terbukti menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan Galian C dari hasil pendropingan material Galian C oleh pihak-pihak yang bukan pemegang IUP atau IUPK serta izin-izin lainnya, maka pihak kontraktor pelaksana proyek bisa dipidanakan sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.


Dijelaskannga, dalam Pasal dimaksud ditegaskan bahwa, setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Khusus Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (l), Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 


Selanjutnya, tambah Rollis, dalam Pasal 163 Undang-Undang dimaksud dinyatakan bahwa dalam hal tindak Pidana itu dilakukan oleh suatu badan hukum maka selain Pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa Pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. 


"Badan hukum itu pun dapat dijatuhi Pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pencabutan status badan hukum. Dalam banyak kasus tindak pidana pertambangan ilegal biasanya juga diikuti dengan adanya dugaan kejahatan  oknum penguasa maupun oknum penegak hukum demi melanggengkan berbagai aktivitas tanpa izin resmi," paparnya.


Selain itu, lanjutnya juga bisa terlacak adanya dugaan kejahatan manipulasi pajak dan setoran lainnya yang semestinya bisa menjadi pemasukan bagi Negara serta daerah namun tidak bisa diterima oleh Negara dan daerah secara utuh akibat ulah para pihak yang menempuh praktek jalan pintas tanpa prosedur semestinya.


Maka,  ujar Rollis,  kembali ratakan bekas galian,  serta pekerjaan jangan membikin gaduh para warga,  jika ada peluang kerjaan untuk masyarakat tempatan  sesuai peraturan daerah yang ada, maka segeralah berlakukan jangan sampai warga melakukan demontrasi baru berbaik hati pada warga setempat.(xn5)

Penulis: redaksi